DPMPTSP Goes to BUMD Air Minum Kabupaten DATI II Sragen

  • 0

DPMPTSP Goes to BUMD Air Minum Kabupaten DATI II Sragen

Category : Berita

Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal No. 7 Tahun 2018 tentang pedoman dan tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk mewujudkan Standarisasi dan Informasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Penanaman Modal pada BKPM, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkan Peraturan Kepala BKPM tersebut diatas, tim Pemantauan, Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal baru-baru ini (bulan Oktober) telah berkunjung  terhadap salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Perusahaan Daerah Air Minum, BUMD AIR MINUM KABUPATEN  DATI II SRAGEN.

Diterima dengan baik oleh penanggung jawab di Perusahaan, tim Pemantauan dan Pengendalian Penanaman Modal memberikan sosialisasi dan membimbing dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Menurut penanggung jawab Perusahaan, dr. Yuri menyatakan bahwa perusahaan telah mengurus NIB melalui Online Single Submission dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menerima hibah dari negara Asing, namun belum mengerti bagaimana kewajiban selanjutnya. Tim Pemantauan diterima dengan baik oleh petugas, dan meminta agar perusahaan dibimbing selalu ke depannya, namun dikarenakan keterbatasan SDM yang ada, Perusahaan diminta untuk lebih aktiv bertanya, dan dapat datang ke DPMPTSP bertemu petugas apabila menemui kesulitan. BUMD AIR MINUM KABUPATEN DATI II SRAGEN telah memberikan kepedulian sosial pada masyarakat sekitar berupa bantuan sosial lingkungan berupa pembangunan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ), proposal kegiatan lingkungan sekitar produksi.

Tim yang dipimpin oleh Kepala Bidang Penanaman Modal, bersama Kasi Pengendalian Pelaksanaan dan pelaksana administrasi memberikan sosialisasi mengenai kewajiban Perusahaan yaitu harus melaporkan kegiatan usahanya secara online dan rutin setiap triwulan/ tiga bulan se kali, karena dipantau langsung oleh BKPM Pusat, apabila perusahaan yang telah mengurus izin belum melakukan pelaporan, maka otomatis akan menerima surat peringatan, berkala dan apabila mengabaikan kewajiban berikut akan menyebabkan adanya evaluasi terhadap izin yang telah terbit, dapat berupa pencabutan, penutupan dan akan berdampak kerugian bagi perusahaan.

LINK LKPM : https://lkpmonline.bkpm.go.id/  ( #ReportaseDalak/May )