TIM PENANGANAN PENGADUAN  DPMPTSP GELAR PERTEMUAN DENGAN WARGA DESA NGANDUL

  • 0

TIM PENANGANAN PENGADUAN  DPMPTSP GELAR PERTEMUAN DENGAN WARGA DESA NGANDUL

Category : Berita

          Respons cepat  ditunjukkan DPMPTSP  Kabupaten Sragen, terhadap berbagai permasalahan perizinan   yang muncul di Kabupaten Sragen. Tak terkecuali keberadaan tower / menara di RT 12 Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang yang sempat menimbulkan  permasalahan bagi warga setempat. Rabu 12 / 8/2020, Tim Penanganan  Pengaduan DPMPTSP berkunjung ke lokasi  menara di Desa Ngandul Kecamatan Sumberlawang untuk berdialog dengan warga RT 12 terkait permasalahan yang mereka hadapi  akibat keberadaan tower dilingkungan tempat tinggalnya.

          Tim Pengaduan DPMPTSP yang dipimpin oleh Kabid Informasi, Pengawasan dan Pengaduan, Anik Windarsih, SH, MM tersebut,  melibatkan beberapa OPD terkait, seperti Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo serta Kecamatan Sumberlawang. Pertemuan dan dialog dilaksanakan dirumah ketua RT setempat., dihadiri Kepala Desa Ngandul Supriyanto,  serta sejumlah warga RT 12 Desa Ngandul.  Menurut Ketua RT 12 desa Ngandul, Darwito, keberadaan menara telekomunikasi dilingkungan RT 12 Desa Ngandul sudah berlangsung selama 10 tahun, sehingga sudah habis masa kontraknya pada pertengahan tahun 2020 ini. Namun pihak pengelola tower telah memperpanjang kontrak dengan pemilik lahan tanpa sepengetahun dan  persetujuan dari seluruh warga disekitar tower. Hal itu menimbulkan kegaduhan diantara warga RT 12,  karena ada warga yang tidak setuju dengan keberadaan tower tersebut. Terkait dengan perpanjangan sewa kontrak menara telekomunikasi dimaksud, warga juga menuntut kompensasi dari pengelola menara.

        Menanggapi keluhan ketua RT 12 tersebut, Kabid IPP DPMPTSP Kab. Sragen, Anik Windarsih mengatakan kedatangan Tim Penanganan Pengaduan DPMPTSP Kab. Sragen ke Desa Ngandul, khususnya di RT 12 tersebut adalah untuk membantu warga mencari solusi terbaik terkait keberadaan tower di lingkungan RT 12 yang sempat menimbulkan permasalahan bagi warga sekitar. Menurut Anik Windarsih sebenarnya permasalahan yang muncul akibat keberadaan tower tersebut  diluar kewenangan Pemerintah Kabupaten. Namun Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu punya kewajiban untuk membantu menyelesaikan setiap permasalahan perizinan, agar tercipta kondusivitas diseluruh wilayah Kabupaten Sragen. “ Dengan terpeliharanya kondisivitas wilayah, akan membantu kelancaran   pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan di kabupaten Sragen”, kata Anik Windarsih.

        Sementara Kasie Pengaduan  Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, Haryono SH mengatakan, terkait dengan perpanjangan kontrak tower telekomunikasi, saat ini sudah diatur dengan  peraturan terbaru yaitu SKB Tiga Menteri tahun 2019. Berdasarkan SKB Tiga Menteri tersebut, untuk perpanjangan kontrak tower telekomunikasi tidak diperlukan lagi izin gangguan / HO serta persetujuan dari warga. “ Yang diperlukan hanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang sudah dilengkapi pada waktu awal mendirikan bangunan tower. IMB tersebut berlaku tanpa batas waktu, sepanjang tidak ada perubahan struktur dan kontruksi menara “ kata Haryono. Keberadaan tower di RT 12 desa Ngandul, menurut Haryono, sudah memiliki legalitas dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menolak keberadaan tower tersebut.

         Terkait kompensasi yang dituntut warga, menurut Haryono, memang tidak ada peraturan yang mengharuskan pengelola tower memberikan kompensasi bagi warga sekitar. Namun pengelola tower punya kewajiban memberikan CSR atau Corporate Social Responbility, kepada warga disekitar lokasi tower, agar keberadaan tower juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. “ CSR dari perusahaan diberikan dalam berbagai bentuk seperti fasilitas umum, dukungan kegiatan ataupun dana segar, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan “ jelasnya.

            Haryono berharap seluruh warga dapat memahami keberadaan tower tersebut, karena secara hukum,  sudah sah dan legal,  sesuai peraturan peundangan yang berlaku.  Disamping itu   secara riil tower telekomunikasi sangat besar manfaatnya bagi ribuan masyarakat, untuk memperlancar komunikasi. Terlebih di era globalisasi saat ini, sangat dibutuhkan komunikasi yang cepat dan tepat. Pihaknya berjanji akan membantu mediasi dengan pengelola tower agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua pihak. “ Yang penting warga jangan anarkis, karena kalau sampai anarkis akan berhadapan dengan aparat penegak hukum, yang justru akan merugikan warga sendiri “ kata Haryono.

           Dialog sempat memanas, karena ada salah satu warga yang tetap ngotot agar tower di RT  12 dibongkar karena dianggap  merugikan dan tidak bermanfaat bagi warga. Namun dengan penjelasan yang rinci dan detail dari Tim Penanganan Pengaduan DPMPTSP Kab. Sragen, seluruh warga akhirnya dapat memahami dan menerima keberadaan tower di lingkungan RT12. Selanjutnya warga meminta agar segera dijadwalkan pertemuan dan  mediasi dengan pihak pengelola tower. ( IPP)