Selamat Datang di Website Resmi DPMPTSP Kabupaten Sragen.

Jajaran Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI Kunjungi Kabupaten Sragen

Admin
30 Apr 2021

Jajaran pejabat dilingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jumat / 30 April 2021, mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sragen. Rombongan berjumlah 30 orang tersebut dipimpin oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. DR. Ishak Oktovianus Manafe, SE, MM.

Rombongan diterima oleh Sekretaris Dearah Kabupaten Sragen, Drs. Tatag Prabawanto, di Ruang Citrayasa. Hadir dalam kesempatan tersebut, sejumlah pejabat dan tamu undangan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Sekretaris Daerah kabupaten Sragen, Drs. Tatag Prabawanto, mewakili Bupati Sragen, dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sragen, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan jajaran pejabat dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Sekda mengatakan Reformasi birokrasi di Kabupaten Sragen, telah dilaksanakan sekitar 15 tahun lalu, yang diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu ( UPT ). Konsep pembentukan UPT saat itu, kata Sekda, adalah mengubah pelayanan publik yang semula tersebar di berbagai Dinas / kantor, menjadi pelayanan satu pintu di Unit Pelayanan Terpadu (UPT).

Menurut Sekda, reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen, terus dilaksanakan sampai saat ini. Berbagai inovasi di ciptakan tidak hanya di tataran tingkat pemerintah Kabupaten saja, namun juga sampai tingkat Pemerintah Desa. Sekda menambahkan, Jajaran Pemerintahan Desa di kabupaten Sragen, mulai tahun 2020 telah melaksanakan sistem cash managemen non tunai. Dijelaskan Sekda, kebijakan cash managemen tunai ditingkat pemerintahan Desa tersebut, merupakan terobosan yang belum banyak dilaksanakan Pemerintah Kabupaten lain di Indonesia. “ Merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami, menjadi salah satu daerah, yang telah melaksanakan reformasi birokrasi “ tambah Sekda.

Sementara, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, DR. Ishak Oktovianus Manafe, SE, MM, selaku pimpinan rombongan, dalam sambutannya mengatakan tujuan dilaksanakannya kunjungan ke kabupaten Sragen tersebut adalah dalam rangka diskusi dan benchmarking terkait pelaksaaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dilingkungan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, khususnya Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Menurut Dr. Ishak, Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah diawali sejak Tahun 2019. Pada awal pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, pihaknya juga merasa tertatih- tatih. Dari tahun ke tahun seluruh jajaran Kemenko Kemaritiman dan Investasi selalu berupaya serta bertekad untuk memperbaiki capaian berusaha, hingga tahun 2021 ini.

Terkait pelaksanaan Reformasi birokrasi tersebut, Sekretaris Deputi mengatakan, pihaknya selalu belajar bersama dengan daerah-daerah yang punya kelebihan, termasuk di kabupaten Sragen ini. Dalam kesempatan kunjungan ke Kabupaten Sragen tersebut, pihaknya ingin melihat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sragen, khususnya implementasi nyata di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang melaksanakan tugas pelayanan publik.“ Nilai nilai yang kami lihat di Kabupaten Sragen ini, selanjutnya akan kami adopsi dalam rangka reformasi birokrasi di jajaran Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi” kata Sekretaris Deputi. “ Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terdapat 7 lembaga teknis, hasil kunjungan ke Kabupaten Sragen ini selanjutnya akan kami sampaikan kepada mereka “ tambahnya.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu, Kabupaten Sragen, Tugiyono, SH, ketika menyampaikan pemaparan, menjelaskan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Sragen diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu (UPT). Keberadaan UPT sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan, mulai dari Badan Pelayanan Terpadu (BPT), kemudian menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), selanjutnya saat ini menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Acara kunjungan kerja pengelolaan reformasi birokrsi dari Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ke Kabupaten Sragen ditandai dengan saling tukar cindera mata dan foto bersama. Selesai penerimaan di Ruang Citrayasa, acara dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Sragen. (Ipp)