Pinarak Boss #9 Dan #10 Tahun 2026 Melayani Di Pasar Sukowati, Kecamatan Sragen
DPMPTSP Kabupaten Sragen melaksanakan kegiatan PINARAK BOSS pada hari Senin (2/11/2026) dan Selasa (3/11/2026) bertempat di Pasar Sukowati, Kecamatan Sragen. PINARAK BOSS ini merupakan pelaksanaan kesembilan dan sepuluh dari 25 (dua puluh lima) kegiatan yang dijadwalkan selama bulan Oktober dan November 2026. Terlihat banyak pedagang pasar yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha). Selanjutnya pada hari Rabu dan Kamis, PINARAK BOSS akan melayani di Pasar Gondang, Kecamatan Gondang.
Jadwal PINARAK BOSS dapat diakses di website resmi DPMPTSP Kabupaten Sragen dan MPP Kabupaten Sragen, TikTok, Instagram dan Facebook yang dikelola oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen.
PINARAK BOSS atau Pelayanan Perizinan Bergerak Berbantuan OSS merupakan rebranding dari kegiatan Pelayanan Bergerak atau Pelayanan Jemput Bola yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen sejak tahun 2022. PINARAK BOSS merupakan salah satu wujud pelayanan publik yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat dan pelaku usaha secara langsung di wilayah kecamatan, desa/kelurahan, sentra usaha, pasar, pusat kegiatan ekonomi, maupun lokasi strategis lainnya. Untuk pelaksanaan PINARAK BOSS di bulan Oktober dan November 2026 ini pelayanan dilaksanakan di pasar-pasar di Kabupaten Sragen. Kegiatan ini diharapkan dapat mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan aksesibilitas layanan, meningkatkan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan berusaha.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu didukung penyelenggaraan perizinan di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel. Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. Namun, apabila pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, maka DPMPTSP melakukan pelayanan berbantuan dan/atau pelayanan bergerak.