SKM On Location #9 Tahun 2026 Di Wilayah Kecamatan Tanon

Pada Selasa (21/07/2026) DPMPTSP melaksanakan kegiatan SKM On Location di wilayah Kecamatan Tanon. Kegiatan ini dilakukan  sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen untuk mengetahui kepuasan masyarakat atas pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah diberikan adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat On Location, yang dilaksanakan secara rutin. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaran pelayanan publik.

Tim SKM DPMPTSP Kabupaten Sragen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen, mendatangi pelaku usaha atau pengguna layanan yang pernah menerima pelayanan dari DPMPTSP, langsung ke lokasi usaha. Pada tahun 2026 ini SKM On Location diawali di wilayah Kecamatan Sidoharjo dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Sragen, Karangmalang, Ngrampal, Masaran, Kedawung, Plupuh, Sambungmacan, Tanon dan Sambirejo.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Dalam pelaksanaan survei ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terdapat 9 (Sembilan) unsur yang dipakai, yaitu: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.  
Selain itu juga ditambah unsur untuk survei indeks persepsi antikorupsi (IPAK) untuk mengetahui apakah layanan diberikan sesuai prosedur tanpa adanya kecurangan, ada tidaknya pungli dalam pelayanan, ada tidaknya praktik percaloan dalam pelayanan, apakah pelayanan dilakukan secara adil tanpa diskriminasi dan apakah layanan diberikan tanpa imbalan atau pemberian fasilitasi di luar aturan.